Indonesia butuh Research & Development dalam aparatur Negara yang bervisi kemasyarakatan

Hampir setiap tahun sejak kemunculan aplikasi daring di bidang transportasi membuat heboh dan ricuh tanah air. aplikasi daring terus bermunculan dan terus berinovasi demi menyajikan layanan bagi masyarakat yang lebih baik. Perubahan zaman dari basis konvesional menjadi serba digital tak dapat dibendung dan menjadi suatu keharusan bagi setiap kaum modern saat ini, pelayanan yang cepat ,aman dan terstruktur menjadi daya tarik guna mendapat nilai atau keuntungan yang tidak sedikit.Pergeseran ekonomi pun memihak bagi siapa saja yang mampu memanfaatkan arus digital yang pesat saat ini.

taxi ( pixabay.com)

Transportasi online vs konvesional

Sejatinya transportasi online adalah jawaban dari kegelisahan masyarakat terhadap transportasi konvesional. Banyak pengguna transportasi yang mengeluhkan dari segi kepraktisan, biaya dan kenyamanan dari transportasi konvesional saat itu.

Hadirnya tranportasi online saat ini justru menjadi musuh utama bagi pihak tranportasi konvesional karena harus berbagi lahan ekonomi mereka selama bertahun - tahun. Aksi demo , mogok massal bahkan sweeping dan main hakim sendiri seringkali dilakukan guna melarang adanya tranportasi online di Indonesia.

Peraturan dan flexibilitas

Menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia yakni adanya prosedur bagi pihak transportasi wajib menggunakan plat kuning guna mengindentifikasi dan mengatur jumlah armada yang beredar. Peraturan ini juga membahas trayek armada dan ketentuan - ketentuan lainnya seperti aturan penomeran dan lain - lain.

Lain halnya dengan transportasi online yang menitikberatkan pada flexibilitas dan aturan yang hanya berlaku bagi operator dan mitra kerja. Skema bisnis yang berbeda dalam pelaksanaannya inilah yang menjadi polemik bagi pihak konvesional yang mengikuti aturan pemerintah.

Pemerintah Vs Masyarakat

Masyarakat tentu lebih memilih transportasi yang cepat, murah dan aman,Hal itu adalah bagian dari hak konsumen dan tidak dapat diganggu kebebasannya. Pemerintah selaku pembuat perundang - undangan dinilai terlambat dalam mengakomodasi keresahan masyarakat dalam bidang tranportasi dan justru menyerahkan ke pihak swasta yang hanya mencari keuntungan semata.

Beraksi setelah terjadi

Salah satu penyakit pemerintah selama ini adalah tidak adanya kesigapan dalam mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang.Selama ini hanya terlihat sibuk dengan administrasi dan undang - undang yang tak habis untuk diperdebatkan.Sementara Lembaga - lembaga kepemerintahan dalam bidang teknologi ataupun sains selalu mengeluhkan pendanaan yang terbatas serta kurangnya implementasi atas temuan dan inovasi yang dilakukan sehingga berhenti di jurnal atau paper pada lemari - lemari besi.

Bervisi kemasyarakatan

Adanya R&D sangat berguna bagi perusahaan atau Badan pemerintah yang selalu ingin berkembang dan maju.Ironisnya saat ini setiap program yang dilakukan pemerintah adalah hasil ide & keputusan presiden atau pemimpin daerah bukan dari hasil suatu lembaga atau divisi khusus.Hal ini menyebabkan ketidakmatangan penuangangan dalam implementasinya dan juga resiko kegagalan yang jauh lebih tinggi ketimbang melalui proses R&D.

Pada akhirnya setiap keputusan atau ide yang diambil tidak murni berdasarkan masalah yang ada di masyarakat namun justru terdapat intrik - intrik lain seperti janji kampanye dan keuntungan pribadi /golongan.

Ketidakadanya visi kemasyarakatan inilah menyebabkan pihak swasta yang mampu mengambil peran dan memperoleh simpati masyarakat luas.Jika hal ini telah terjadi,tidak dapat dipungkiri kericuhan dan bentrok terulang kembali.